Polandia di Indonesia

Masalah pembebanan biaya  pendidikan oleh perguruan tinggi negeri diatur dalam UU 20 Juli 2018, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, dan untuk perguruan tinggi non-publik, hal itu diakibatkan oleh peraturan internal perguruan tinggi tersebut.

Keterlibatan siswa  dalam kontrak hukum perdata dengan universitas, yang berisi persyaratan khusus terkait dengan proses penerimaan, program studi, serta ketentuan mengenai jumlah biaya dan aturan terkait pengembalian biaya. Calon studi harus mempelajari dokumen-dokumen ini secara rinci, khususnya ketentuan tentang aturan untuk mendapatkan pengembalian uang sekolah yang dibayarkan.

Masalah pengembalian uang diselesaikan antara mahasiswa dan universitas. Kementerian Luar Negeri Republik Polandia, Kedutaan Besar Republik Polandia, serta Konsulat Republik Polandia tidak menengahi masalah antara mahasiswa dan universitas dan tidak memiliki tindakan hukum yang mengizinkan orang asing, yang telah ditolak visa pelajarnya, untuk mendapatkan pengembalian uang sekolah.

Jika universitas gagal mematuhi ketentuan kontrak yang dibuat dengan mahasiswa, khususnya, universitas belum mengembalikan biaya, klaim mengenai biaya mahasiswa hanya dapat diajukan melalui hukum perdata.